Untuk mendukung kinerja kades, lanjutnya, dibutuhkan staf yang menguasai dan paham mengenai administrasi. Status sekretaris desa (sekdes) yang harus Pegawai Negri Sipil (PNS) sebenarnya juga sedikit memberatkan, karena ada kemungkinan mutasi sekdes antar desa. Karenanya dibutuhkan pendamping untuk tiap-tiap kades dalam menjalankan aktifitasnya, utamanya yang terkait dengan keuangan dan manajemen yang baik.
“Sdm yang kompeten sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan rencana yang telah dibuat oleh para kades. Oleh sebab itu kedepan Pemprov juga menggandeng Ikatan Akuntansi Indonesia untuk mendampingi kades,” imbuhnya.
Ia menambahkan, dana desa tersebut merupakan uang rakyat maka penggunaannya harus bertanggungjawab. Semakin cepat dana desa itu terserap dan sampai ke desa, maka akan bisa mengangkat perekonomian desa dan daya beli rakyatnya juga akan meningkat. “Konsep dalam penerapan dana desa adalah gotong royong, karenanya semua pekerjaan harus dilakukan dengan padat karya. Hal ini juga bisa mengurangi jumlah pengangguran, dengan demikian masyarakat bisa meningkat ekonominya,” pungkasnya.
Sementara itu, Pimpinan KPK sementara Johan Budi mengatakan, mengawal penggunaan dana desa hingga ke desa perlu terus dikampanyekan dan disosialisasikan. Karena sampai saat ini banyak laporan bahwa dana desa masih belum tersalurkan, dan belum digunakan dengan maksimal. “ UU desa dan Regulasi pendukung dana desa relatif baru dan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pihak terkait. Adanya dana desa ini menjadi momentum bagi pembangunan desa dan momentum dimulainya partisipasi masyarakat dalam mengawasi keuangan desa,” ungkapnya.
