Anas yang merupakan legislator fraksi PDIP Surabaya ini memastikan jika pihaknya memberikan atensi atas permasalahan kabel utilitas yang semrawut tidak hanya di pedestrian, melainkan juga di kampung permukiman warga.
“Kita di Komisi B melakukan sejumlah langkah, agar penataan kabel utilitas ini tidak sekedar wacana. Melainkan bagaimana menata kabel utilitas tertata rapi dengan sistem ducting, agar terealisasikan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Pemkot Surabaya, M Fixer mengatakan dalam penataan sarana utilitas Pemerintah Kota telah melakukan berbagai upaya baik sosialisasi, pengawasan hingga penertiban yang sesuai dengan Perwali Nomor 49 tahun 2014 dan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Kita melakukan monitoring terhadap seluruh jaringan utilitas dengan melakukan perapian yang juga melibatkan pihak provider,” kata Fikser.
Fikser juga menyebut saat ini pihaknya telah memetakan keberadaan jaringan utilitas yang telah berizin berdasarkan data per januari 2023, saat ini jumlah perizinan mencapai 175 izin dengan 38 pemohon.
“Setiap hari Kamis, kita tim pemerintah kota bersama tim KPJU melakukan penertiban disetiap wilayah di Kota Surabaya. Kita dalam 1 hari bisa berkeliling sampai 39 lokasi. Kita sudah bisa menandakan tiang-tiang utilitas yang belum berizin,”sebutnya.
