Dari sektor kesehatan, Dinkes Surabaya dihadapkan langsung dengan proses penanganan dan intervensi stunting. Mulai dari menganalisa calon pengantin (Catin), ibu hamil, balita, hingga anak-anak. Analisa itu dilakukan bertujuan untuk memantau dan mencegah catin melahirkan anak berisiko stunting.
Intervensi yang dilakukan oleh Dinkes Surabaya, digerakkan bersama Tim Penggerak PKK dan KSH. Ketika ada dugaan pasangan setelah menikah akan melahirkan bayi berisiko tinggi mengalami stunting, lanjut Nanik, maka segera dilakukan pencegahan dengan pemberian gizi, berupa susu ibu hamil.
“Susu ibu hamil itu tujuannya supaya anak setelah lahir, berat badannya tidak rendah. Kemudian, kami juga melakukan bantuan permakanan untuk balita stunting. Seperti di tahun 2022 lalu, kami memberi permakanan untuk balita stunting itu sebanyak 3 kali sehari, serta susu balita, dan susu ibu menyusui,” papar Nanik.
Nanik mengungkapkan, dari data 923 itu, ada 826 balita murni stunting dan 97 balita dengan penyakit komorbid. Menurut data SSGI Kemenkes RI, sambung Nanik, prevalensi stunting Kota Surabaya terendah se-Jawa Timur (Jatim) bahkan se-Indonesia.
Berdasarkan persentase prevalensi stunting tahun 2022, Indonesia ada di angka 21,6 persen, sedangkan di Jatim 19,2 persen. Sementara itu Surabaya, persentase prevalensinya menjadi yang paling rendah diantara kota/kabupaten di seluruh Indonesia, yakni 4,8 persen.
