“Sampai dengan akhir Desember 2022, berada di angka 923 balita stunting. Di tahun 2023, tentu menjadi perhatian kami, agar balita di Surabaya mendapat intervensi supaya lekas lolos dari stunting. Mulai dari intervensi spesifik, maupun fisik,” jelasnya.
Disamping itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya, Tomi Ardiyanto menyampaikan, capaian ini tentu tidak membuat jajaran Pemkot Surabaya puas begitu saja.
Di tahun 2023, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Bukan hanya menargetkan Surabaya zero (nol kasus) stunting, akan tetapi pemkot juga berusaha keras terjadinya zero new (nol kasus baru) stunting.
“Kami melakukan penanganan stunting itu dari hulu hingga ke hilir. Melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Surabaya, kami membentuk beberapa kelompok. Seperti salah satunya adalah Tim Pendamping Keluarga (TPK), mendampingi pasangan catin hingga ke proses memiliki momongan,” jelas Tomi.
Senada dengan Kepala DP3A-PPKB Tomi Ardiyanto, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Surabaya Febrina Kusumawati menyatakan, pemkot sebelumnya menargetkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kasus stunting di Surabaya turun di angka 7 persen.
