Suyatni menilai aspirasi yang disampaikan IDI menjadi pembelajaran bagi demokrasi. Jika dipandang tidak baik, konsep konsep yang dianggap tidak tepat, maka bisa disuarakan di parlemen. Baik ditingkat daerah maupun nasional. “Ini akan menjadi masukan yang sehat dan tidak ditempu dengan cara-cara kurang produktif,” terangnya.
Politisi asal dapil Magetan, Pacitan, Ngawi, Ponorogo itu membeberkan bahwa dalam draf memang ada muatan yang salah satunya yang dipandang ada unsur liberalisasi dalam rekrutmen tenaga dokter dan pengawasan tenaga dokter. Dimana rumah sakit yang butuh dokter asing diperbolehkan rekrutmen tanpa melibatkan IDI dan organisasi profesi kesehatan lainnya.
Untuk diketahui, ratusan tenaga kesehatan (Nakes) dari berbagai ikatan profesi kesehatan di Jawa Timur menggeruduk Gedung DPRD Jatim. Mereka menyuarakan aspirasinya yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law.
Kedatangan ratusan tenaga medis itu ditemui langsung oleh pimpinan DPRD Jatim dan sejumlah anggota. Diantaranya, dua orang Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak dan Anik Maslachah.
Kemudian Wakil Ketua Komisi E Hikmah Bafaqih dan dua orang anggota yakni Hadi Dediyansah serta Mathur Husyairi. Selain itu, turut hadir anggota DPRD Jatim lainnya, Freddy Poernomo, Ahmad Iwan Zunaih dan Muzammil Syafii.
Para nakes gelisah jika RUU Kesehatan Omnibus Law telah masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas DPR RI. sehingga menyampaikan penolakan saat audiensi dengan DPRD Jatim.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur (IDI Jatim) Dr dr Sutrisno SpOG(K) menyayangkan organisasinya tidak dilibatkan saat pembahasan naskah akademik terkait RUU Kesehatan Omnibus Law.
IDI justru baru mengetahui draft RUU ketika melihat internet. Sutrisno menilai isi draf RUU luar biasa karena banyak koreksinya.”Pasal demi pasal kami analisis memang luar biasa penuh koreksi,” katanya.
