Kusnadi mengaku tidak punya akses untuk mendapat jawaban, sebab Komisaris yang saat ini menjabat di Bank Jatim itu diisi oleh orang orang yang tidak lagi masuk dalam posisi pemerintahan aktif, namun sudah pensiun sebagai ASN.
”Mereka mereka itu kan sudah berada di luar struktur pemerintahan. Sehingga informasi menjadi sulitkan? Karena tidak menjadi mitra kami. Saya kuatir nanti malah muncul persolan persolan lain yang rawan digugat. Karena pengalaman yang lalu, ” tambahnya.
Politisi yang juga Ketua DPD PDIP Jatim ini, mengaku sangat terganggu dengan proses gugatan yang menyeret dirinya, padahal dirinya tidak ikut campur dalam keputusan yang lalu dan sebagai DPRD sudah mengingatkan melalui Komisi C.
“Karenanya saya selaku Ketua DPRD yang ikut terseret-seret dalam persolan hukum (Bank Jatim), saya menyarankan dalam pelaksanaan RUPS Luar Bisa ini nanti, wakil dari pemprov Jatim atau pemerintah daerah pada Komisaris Bank Jatim harus ada dan mereka pejabat yang masih aktif dipemerintahan,” jelasnya.
“Kalau masih mempertahankan perwakilan pemprov diisi oleh yang sudah pensiun, memangnya sudah tidak ada lagi pejabat yang layak duduk disana (Komisaris Bank Jatim) ?” lanjut Kusnadi mempertanyakan.
