Dihubungi terpisah, Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Mahfudz menyatakan, siapapun itu baik legislatif atau eksekutif jangan sampai memanfaatkan instrumen-instrumen pemerintah untuk kepentingan pribadi.
“Jadi ini saya katakan tidak elok, tidak etis, baik itu eksekutif maupun legislatif. Kalau itu adalah instrumen pemerintah ya sudah, jangan dikasih embel-embel yang lain,” jelas Mahfudz.
Meski Mahfudz sendiri tak mengetahui kebenaran soal isu adanya anggota dewan yang memanfaatkan KSH, namun jika memang itu terjadi, maka dinilainya tidak etis.
“Saya tidak tahu kebenarannya seperti apa. Tapi kalau memang iya ada seperti itu, ya tidak elok,” pungkas dia.
