Menurutnya, pemerintah daerah juga berkewajiban untuk memperhatikan kebutuhan anggarannya. Ada enam bidang layanan dasar yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah, salah satunya memang adalah pendidikan.
Disisi lain, Sadad mengungkapkan juga terdapat beban APBD 2023, yaitu kewajiban spin off unit usaha syariah Bank Jatim. Dimana tahun depan adalah tahun terakhir pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah yang mandiri sebagai BUMD.
“Hal ini sudah menjadi ketentuan UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memberi batas waktu lima belas tahun sejak diundangkannya UU tersebut untuk dilakukan spin off. Ini artinya harus ada penyertaan modal untuk kewajiban tersebut,” urai Sadad.
Lebih lanjut, Sadad mengaku dengan melihat besarnya beban APBD 2023, dia berharap pembahasan dapat lebih berkualitas dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Diantaranya, membuka marketplace gagasan. Yakni, tempat semua ide dan gagasan ditawarkan untuk kemajuan Jawa Timur.
Sadad yang digadang maju Cagub Jatim ini mengaku optimistis, pasangan kepala daerah Jawa Timur itu bakal menjalankan periode ini dengan meninggalkan legacy yang baik. Merealisasikan seluruh program yang dicanangkan.
