Bahkan di tahun 2021, menurut Sadad boleh dianggap APBD telah pulih. Dimana pendapatan asli daerah mencapai angka Rp 18,9 triliun. Hampir setengah triliun lebih tinggi dibanding pendapatan asli daerah pada saat Khofifah-Emil baru menjabat di awal tahun 2019. “Yang belum pulih sepenuhnya adalah kinerja-kinerja lainnya, terutama yang tergolong sebagai indikator kinerja utama dan yang paling nampak adalah kemiskinan,”paparnya.
Populasi orang miskin, lanjutnya, baik secara jumlah maupun persentase, baru bisa mendekati angka kemiskinan di tahun 2018 belum bisa lebih baik. Apalagi, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak.
“Ini sekaligus membuktikan bahwa APBD tidak bisa menyelesaikan semua masalah. APBD hanya trigger untuk stimulasi partisipasi banyak pihak dalam pembangunan, terutama private sector bahkan termasuk juga organisasi filantropis,” ungkapnya.
Sehingga, Sadad berpendapat diluar kewajiban realisasi Nawa Bakti Satya, yang juga harus jadi perhatian serius APBD 2023 adalah kewajiban alokasi anggaran layanan pendidikan. Yakni, dengan ciri khas keagamaan seperti madrasah serta pesantren.
“Karena pendidikan umum dengan ciri khas keagamaan seperti madrasah, serta pendidikan agama dan keagamaan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional,” terang politisi yang juga keluarga Ponpes Sidogiri ini.
