Berdasarkan diskusi dengan Wali Kota Eri, disepakati bahwa data valid itu sangat penting, dan ternyata Kota Surabaya butuh data tentang bayi-bayi stunting. Nah, BKKBN itu punya data by name by address, misalkan keluarga mana yang jambannya tidak layak dan tidak sehat, mana yang airnya bersih, mana yang kawin muda atau terlalu tua, dan mana yang anaknya sudah banyak dan sebagainya.
“BKKBN punya semua data itu, termasuk data keluarga yang miskin ekstrem. Jadi, nanti bisa dikerjasamakan soal data ini, sehingga pencegahan stunting itu bisa dilakukan mulai hulu. Contoh sederhananya, kalau Pak Wali bisa memantau siapa yang potensial stunting, bisa langsung dikejar, dihubungi kecamatan atau kelurahannya untuk melakukan pendampingan. Kalau bisa mencegah dan tidak ada stunting baru, itu sangat sukses,” ujarnya.
Selain itu, yang dapat disinergikan ke depannya adalah tim yang terjun ke lapangan. Menurutnya, di BKKBN itu ada tim pendamping keluarga yang jumlahnya ada sekitar 6 ribuan di Kota Surabaya. Sedangkan di Kota Surabaya sudah ada namanya Kader Surabaya Hebat (KSH).
“Nah, antara tim pendamping keluarga dan Kader Surabaya Hebat ini harus saling bekerjasama dan gotong royong di bawah, karena tujuannya sama untuk mengurangi stunting,” tegasnya.
