Di lain hal, Cak Eri juga menekankan kepada jajarannya agar setiap intervensi yang dilakukan pemkot, bukan bertujuan untuk pencitraan dan bersifat sesaat. Seperti halnya, ia mencontohkan, ketika ada warga yang membutuhkan, lantas jajaran pemkot berbondong-bondong datang memberikan bantuan lalu dipublish ke media.
“Yang saya inginkan di Surabaya ini jangan sampai kalau ada gizi buruk, ada disabilitas, warga ada yang tidak dapat bantuan, terus kita datang memberikan sembako, terus di-blow up (media). Tidak begitu. Ada mereka yang disabilitas itu sampai malu, akhirnya tidak mau melaporkan,” tegasnya.
Apabila ada hal seperti itu, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana mengubah sistem yang dibangun. Artinya, bagaimana intervensi yang diberikan itu bersifat sustainable, seperti halnya dalam program padat karya. Sehingga, siapapun wali kota dan ketua DPRD ke depan, sistem tersebut dapat terus berjalan.
“Sedangkan data dari mana? Datanya dari masyarakat. Jadi masyarakat yang menyampaikan,” tuturnya.
Karenanya, Cak Eri mengaku ingin mengubah mindset masyarakat sekaligus jajarannya yang ada di lingkungan Pemkot Surabaya. Yakni, bagaimana intervensi yang diberikan pemkot itu tak sekadar sesaat, namun dapat terus berdampak untuk warga penerima bantuan tersebut.
“Sehingga ketika ada BBM naik, dia masih mampu untuk beli. Jadi pemkot dan DPRD sepakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” tandasnya. (hadi)
