Tjahjo menegaskan, pernyataannya itu tidak bermaksud mengaitkan pada dinamika politik yang terjadi belakangan ini.
“Pemahaman etika politik berkoalisi tidak hanya dalam konteks pemerintahan Presiden Jokowi (Joko Widodo) dan Wapres Jusuf Kalla. Pemerintahan siapa pun, kapan pun, komitmen akan konsistensi harus dibangun,” ujar Tjahjo.
Ia juga menolak menjawab saat ditanya apakah pernyataannya tersebut berarti mendorong Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle jabatan menteri yang berasal dari partai politik yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.
“Saya tidak pada posisi menyampaikan pendapat kaitan reshuffle kabinet. Itu hak mutlak Presiden yang tidak boleh diintervensi siapa pun,” ujar mantan Sekjen PDIP ini.
Mendapat serangan bertubi-tubi dari PDIP, Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan serangan balik. PAN juga menyebut jika PDIP tak lagi setia dengan Presiden Jokowi. PDIP disebut PAN juga selalu berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan jika koalisi Parpol pendukung pemerintah idak pernah solid dan layak bubar.
Politikus senior PAN, Dradjad Hari Wibowo mengakui jika partainya kerap berseberangan dengan pemerintah. Namun PDIP sebagai pendukung utama Jokowi-JK juga disebut Dradjad sering membandel.
“Harus diakui, PAN beberapa kali mengambil sikap politik yang berbeda dengan Presiden,” kata Dradjad, Jumat (14/7/2017).
