Apalagi, pihaknya melihat, ada instrumen yang tidak berjalan di Tim Anggaran Pemprov Jatim. Sehingga seringkali ketika pembahasan yang terkait APBD Jatim kacau balau. Seperti di antaranya, saat pembahasan P-APBD Tahun 2021 dan APBD 2022 yang dilaksanakan di saat mendekati over time.
“Karena itu, Fraksi Partai Gerindra warning betul, ayo bekerja sesuai track regulasi yang sudah ditetapkan. Kalau mereka masih beralasan kan berarti ada kinerja yang tidak sesuai dan itu tentu harus menjadi perhatian serius dari Bu Gubernur dan Pak Wagub,” harapnya.
Politisi Partai Gerindra itu tak menginginkan lambatnya kinerja Tim Anggaran Pemprov Jatim justru menjadi persepsi publik. Pada artinya, molornya pembahasan KUA-PPAS Perubahan memang sengaja untuk dimepetkan.
Ia berpendapat, seharusnya tidak akan terjadi keterlambatan jika eksekutif benar-benar menjalankan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Makanya, pihaknya pun mempertanyakan terkait kinerja Tim Anggaran Pemprov Jatim.
“Kalau kemudian itu saja tidak bisa dilakukan tepat waktu, maka kemudian menjadi pertanyaan apakah Pemprov Jatim ini benar-benar sudah melaksanakan SIPD seperti yang didengung-dengungkan,” tandasnya. (Caa)
