Agatha menegaskan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera mengeluarkan dana darurat atau belanja tidak terduga (BTT). “Ini harus segera cair untuk membantu para peternak. selain itu harus ada edukasi terhadap para peternak terkait vaksinasi. Karena setelah divaksin biasanya sapi akan diberi tanda pada telinganya, nah inilah yang membuat peternak enggan karena berpengaruh terhadap harga jual. Karena biasanya sapi yang ditindik itu kan identik dengan sapi bantuan, nah inilah yang harus kita edukasi,” terangnya.
Sementara itu Kepala Pusvetma, Edy Budi Susila mengatakan sebanyak 360.000 dosis vaksin untuk mengatasi wabah PMK datang ke Jawa Timur, Kamis (23/6). Vaksin ini merupakan vaksin darurat yang didatangkan pemerintah pusat dari luar negeri sambil menunggu hasil vaksin yang sedang dibuat oleh Pusat Veteriner Farma (Pusvetma). “Vaksin ini sedang dalam distribusi,” katanya.
Edy menambahkan untuk vaksin yang diproduksi ini secara mandiri ini masih sedang dibuat. Ia mengatakan vaksin mandiri ini sejak pernah dibuat terakhir untuk PMK tahun 1986. “Kemudian tahun yang sama Kementerian Pertanian mendeklarasikan bahwa Indonesia sudah bebas PMK. Dari deklarasi Kementan tersebut kita ajukan kepada lembaga kesehatan hewan dunia, ini membutuhkan waktu 4 tahun untuk mengevaluasi. Sehingga Indonesia dinyatakan bebas PMK tahun 1990,” ujarnya.
Lebih lanjut Edy mengatakan sejak dinyatakan bebas dari PMK ini, Pusvetma sudah tidak lagi memproduksi vaksin. Menurutnya untuk memproduksi vaksin mandiri ini membutuhkan waktu yang lama. “Dan peralatan yang digunakan untuk membuat vaksin mandiri pada wabah PMK tahun 80an itu sudah tidak bisa digunakan lagi saat ini,” katanya.
