Inspektur Provinsi Jawa Timur Helmy Perdana Putra menanggapi pernyataan anggota Pansus Pembahas LKPJ Gubernur Tahun 2021. Menurutnya fungsi inspektorat adalah pengamanan. “Dalam hal ini BPK lebih berhak melakukan pemeriksaan terhadap APBD. Kami ini berada di dalam sistem sehingga harus diakui tidak bisa optimal atau bahkan melakukan intervensi,” tuturnya.
Helmy menambahkan terkait Opini WTP itu ada dua. Yakni Opini WTP murni dan Opini WTP dengan catatan. “Nah di Indonesia ini 90 persen Opini WTPnya dengan catatan. Dan di Jawa Timur ini WTPnya dengan catatan,” ungkapnya.
Terkait PJU, Helmy mengatakan ini temuan BPK. Menurutnya tugas BPK hanya menindak lanjuti. “Dan saat ini prosesnya sudah 85 persen, targetnya September 2022. Kalau lebih dari itu maka akan ada proses selanjutnya,” katanya. (Caa)



