Yogjakarta – Anggota Pansus Pembahas Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur Tahun 2021 Amar Saifudin menilai postur APBD tahun 2021 masih jauh dari harapan sebagaimana Permendagri nomor 33 tahun 2017. Yakni Permendagri tersebut mengamanatkan kepada semua pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja modal.
“Namun yang terjadi di Pemprov Jatim untuk belanja modal dari tahun ke tahun terus menurun. Ini harus menjadi koreksi bagi Inspektorat yang melakukan evaluasi terkait penganggaran yang dilakukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujarnya, Rabu (13/4/2022).
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim ini mengatakan bahwa semua OPD yang menjadi mitra kerja (Komisi B) anggaran untuk belanja ini sama semua. Pada nomor rekening 5.1.01.02.01.001 tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara (ASN) semua OPD Yang menjadi mitra Komisi B nilainya Rp 456 juta lebih. “Padahal jumlah pegawai masing-masing OPD ini berbeda, tapi kenapa anggarannya kok sama. Selain itu ada juga anggaran yang tidak ada nomor rekeningnya. Maka dari itu kami Inspektorat untuk melakukan koreksi,” katanya.




