Sementara itu, Jhon Thamrun Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya mengatakan pihaknya berharap adanya penghapusan uang jaminan pembayaran karena bisa meringankan beban masyarakat.
“Saat ini masyarakat dimasa pandemi cukup susah oleh karena itu kami, mengharapkan PGN menghilangkan uang jaminan pembayaran sebagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” pinta politisi PDIP tersebut.
Senada dengan Jhon Thamrun, Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno, juga meminta PGN bersama Pemkot Surabaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Kami minta nanti ada pemetaan masyarakat dengan turun langsung ditengah masyarakat,” pungkasnya.(hadi)
