Pertama, menolak pemberlakuan secara nasional lima hari sekolah oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan karena tidak sesuai dengan keragaman kondisi geografis dan sosiologis masyarakat di Indonesia.
Kedua, meminta pemprov Jatim untuk mewakili kepentingan masyarakat Jatim yang kaya dengan keragaman pendidikan lokal, baik berbasis agama maupun keterampilan teknis untuk menolak diberlakukannya kebijakan lima hari sekolah.
Ketiga, meminta pemerintah pusat untuk mencabut Permendikbud No.23 tahun 2017 yang mendasari kebijakan lima hari sekolah. Keempat, meminta seluruh komponen bangsa ini khususnya para pemegang kuasa publik untuk senantiasa menjaga stabilitas bangsa dengan menjauhkan diri dari berbagai kontroversi yang tidak semestinya.
