Selain itu juga pihaknya menyampaikan, untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 di Jatim berharap bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada lagi protes dari wali murid siswa.
“Kami minta agar Dindik Jatim benar menerapkan pelaksanaan PPDB 2022 sesuai prosedur dan peraturan yang telah dibuat dalam pelaksanan PPDB,” paparnya.
Suwandy mengaku prihatin jika sistem zonasi masih diberlakukan dalam penerimaan siswa didik baru ditingkat SMA atau SMK di Jatim, tak diimbangi adanya jumlah sekolah SMA atau SMK di Jatim yang memadai.
“Saat turun di lapangan dibeberapa daerah, semua orang tua siswa mengeluhkan kekurangan sekolah SMA dan SMK di Jatim. Saya kira saat ini Jatim krisis SMA dan SMK,” jelasnya
Politisi asal fraksi Nasdem ini mengatakan idealnya, di setiap kecamatan atau di kota keberadaan SMA dan SMK ditambah baru diberlakukan sistem zonasi. “Kalau dasarnya zonasi tujuannya untuk pemerataan, tentunya perlu didirikan sekolah SMA dan SMK di suatu daerah. Kalau perlu diperbanyak dan jika tidak mampu karena prosedur lama bisa saja mengakuisisi sekolah swasta,” pungkas Suwandy. (Caa)
