Tapi kata Baktiono, kenyataannya siswa jalur mitra warga tetap diharuskan untuk membeli seragam. Banyak diantara orang tua mereka berhutang dan akhirnya tidak mampu melunasi. Padahal seharusnya gratis. “Kejadian seperti ini selalu saja terjadi setiap tahun,” tegasnya lagi.
Baktiono menyoroti kinerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya, sebagai pemangku pendidikan di Surabaya.
“Kalau mereka ngomong tidak ada anggaran ini salah besar. Padahal selama pandemi tidak ada pemangkasan anggaran. Saya sebagai anggota Badan Anggaran sangat menyayangkan sekali,” serunya.
Baktiono kembali menegaskan, pengguna anggaran dalam hal ini Dinas Pendidikan, tidak bisa menjalankan fungsinya. “Harusnya mereka bisa menggunakan dan dihabiskan sesuai sasaran. Tapi ini warga miskin dipaksa untuk membeli. Kami legislatif minta dinas pendidikan perhatikan ini,” pungkasnya.(hadi)
