Ia menyampaikan, saat sesi tanya jawab adapun keluhan & masukan dari masyarakat yaitu mulai dari masalah BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, bantuan karyawan/pekerja dimasa pandemi, kesulitan biaya kuliah akibat pandemi, kemudian masalah bantuan sosial yaitu PKH ada yang tidak tepat sasaran, serta infrastruktur perbaikan jalan hingga sistem drainase.
Terkait Permasalahan bantuan sosial PKH atau jaminan sosial lainnya baik dari Pemerintah Pusat hingga daerah, salah satu masalahnya akibat data kependudukan yang masih ada yang salah, sehingga ada warga yang seharusnya berhak mendapatkan. Hanya karena identitas diri seperti KTP atau KK yang berbeda atau keliru input atau belum didaftarkan dalam DTKS melalui balai desa atau kelurahan maka yang bersangkutan tidak mendapatkan bantuan. “Maka itu pihaknya instansi untuk turun ke lapangan untuk mendata ulang Bansos PKH tersebut,”paparnya.
Disampaikan, saat reses ia mengingatkan warga pro aktif mengecek data identitas pribadi apa sudah benar atau ada yang keliru dan bisa ke dispenduk kota/kabupaten setempat. Dan bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah bisa mendaftarkan ke balai desa /kelurahan dan dinas sosial.
