Akbar berharap ada bantuan insentif permodalan dan bantuan sosial dari pemerintah kota terkait proses recovery.
“Selain itu ingin ada pendampingan dari dinas kopersu terutama SWK di wilayah Untag,” pungkasnya.
Sementara itu, Anas Karno yang juga Wakil Ketua komisi B DPRD Surabaya menyoroti keberadaan PKL yang tidak masuk ke SWK.
“Kalau seperti ini bisa jadi menghambat perkembangan SWK. Selain itu PKL yang tidak lagi berjualan apakah memang sudah tidak berjualan lagi karena ada kegiatan ekonomi lainnya atau bagaimana,” ujarnya.
Terkait dengan bantuan terhadap UMKM pada proses pemulihan ekonomi dimasa pandemi, Anas menjelaskan, bantuan tersebut sudah ada diantaranya bantuan dari presiden melalui BPUM sebesar Rp 2,4 juta kepada masing-masing pelaku UMKM.
