“Kalau ini (sinkronisasi) sudah menjadi satu kesatuan rangkaian data, maka kita bisa tahu saat memberikan bantuan itu larinya ke mana saja, kita bakal tahu,” kata Wali Kota Eri.
Menurutnya, sinkronisasi data ini penting untuk menyelaraskan kebijakan antara pemkot/pemda agar sejalan dengan kebijakan pemprov dan Pemerintah Pusat.
Apalagi, antara pemkot/pemda dengan pemprov dan Pemerintah Pusat, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sehingga diperlukan kerjasama seperti halnya sinkronisasi data.
“Kalau ini (data) sudah terbuka kita akan lebih mudah memberikan bantuan. Seperti yang dicontohkan Pak Wagub soal data siswa SMA/SMK yang tidak mampu. Nah, itu totalnya berapa saja di masing-masing sekolah, datanya nanti masuk ke provinsi. Sehingga ketika pemkot memberikan bantuan, supaya lebih mudah tersalurkan,” jelasnya.
Sementara itu, Wagub Jatim Emil menjelaskan, meskipun sekolah SMA/SMK adalah kewenangan provinsi, akan tetapi para siswa itu juga bagian dari warga Kota Surabaya. Oleh karena itu, ia menyampaikan keinginannya kepada Wali Kota Eri untuk menyinkronkan data mendukung intervensi siswa SMA/SMK agar lebih lengkap.
