“Di samping itu, kami juga memberi apresiasi pada Pemkot yang sudah melunasi insentif bagi nakes sampai bulan Agustus 2021. Namun, kami juga berharap bahwa insentif ini dapat diberikan pada para tenaga pendukung atau support system yang ada di RS maupun puskesmas” ujar Tjutjuk.
Sebagai Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Tjutjuk juga menggaris bawahi isu-isu kesejahteraan rakyat yang ada di Komisi D. Dalam hal ini, fraksi PSI menyoroti permasalahan pada kegiatan kepemudaan, pelatihan kerja, serta fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga.
“Kami mencatat bahwa terdapat kegiatan-kegiatan kepemudaan serta pelatihan yang anggarannya menurun drastis, di antaranya yaitu Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif, Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota, Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula, serta Kerjasama dengan Sektor Swasta terkait Lembaga Pelatihan Kerja. Nah, masing-masing kegiatan ini menunjukkan kinerja yang belum optimal. Hal ini dilihat dari penyerapan anggaran yang masih di bawah 13 persen sampai dengan Agustus 2021” terang Tjutjuk.
Terkait dengan pelatihan kerja, Fraksi PSI mencatat masih banyak peserta pelatihan yang belum sepenuhnya direkomendasikan kepada perusahaan untuk menjadi tenaga kerja.
“Maka, kami mengimbau agar Disnaker dapat memperluas kerjasama dengan perusahaan untuk memaksimalkan penempatan tenaga kerja. Di samping itu, kami juga meminta Pemkot agar dapat melibatkan teman-teman disabilitas ini dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan dan kewirausahaan” ujar Tjutjuk.
