“Perlu kerja bersama agar laki-laki dan perempuan bisa mendapatkan akses, manfaat, partisipasi, kontrol yang sama dalam merencanakan maupun menikmati hasil pembangunan,” katanya.
Menurutnya, tanpa gotong-royong dari semua pihak, kesetaraan gender tidak akan bisa terwujud di Kota Surabaya. Bagi Wali Kota Eri, penghargaan ini akan semakin memotivasi pemkot untuk terus konsisten melakukan keberlanjutan pembangunan responsif gender. Sekaligus, menjamin hasilnya agar adil bagi semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan.
“Pemerintah Kota Surabaya akan terus berkreasi dan berkolaborasi serta bersinergi bersama stakeholder untuk menjadikan perempuan dan anak di Kota Surabaya bermartabat, mandiri, berkualitas dan berdaya saing,” jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti menjelaskan, bahwa penghargaan ini diberikan oleh Kementerian PPPA kepada kota/kabupaten lembaga/departemen yang telah berperan aktif di dalam pengarusutamaan gender.
“Keberhasilan di dalam pemerintah kabupaten/kota atau lembaga/departemen yang memiliki kebijakan di dalam kesetaraan gender. Jadi di dalam pelaksanaan aktivitas pembangunannya itu melakukan analisa terkait dengan pengarusutamaan gender,” kata Antiek.
Bentuk implementasinya, Antiek mencontohkan, misalnya bagaimana Pemkot Surabaya memberikan kebijakan terkait kesetaraan gender di lingkungan tempat kerja. Para pejabat laki-laki dan perempuan, memiliki kesempatan yang sama dalam menduduki jabatan struktural di lingkungan pemkot.
“Kemudian berpartisipasi di dalam pembangunan, baik eksekutif maupun legislatif. Sedangkan di masyarakat, bagaimana mereka berperan aktif bersama dengan pemerintah, perguruan tinggi, maupun swasta kepada kesetaraan gender,” katanya.
