Yang tidak kalah penting adalah perhatian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terdampak pandemi. Mereka harus benar-benar mendapat bantuan.
Sebab, pemkot sudah mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial (JPS). Nilainya sekitar Rp 3,8 miliar.
“Termasuk BLT (bantuan langsun tunai) sebesar Rp 200 ribu per KK. Itu juga harus benar-benar disalurkan ke masyarakat,” ucapnya.
Disamping penanganan pandemi Covid-19, Adi juga meminta agar program pemulihan ekonomi juga dijalankan secara bertahap. Yang perlu diperkuat adalah sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM). Bantuan yang disalurkan harus tepat sasaran.
Adi mengungkapkan, selama pandemi Covid-19 ini banyak pengusaha kecil yang terdampak. Ada yang mengurangi produksinya secara signifikan. Bahkan, ada yang tutup total karena kehabisan modal. Pemerintah kota harus hadir memberikan solusi konkret bagi pelaku UMKM terdampak pandemi.



