Seperti diketahui sejak beberapa bulan lalu harga jagung naik. Ada serangan hama tikus di beberapa kabupaten di Jatim. Bahkan sampai ada lomba menangkap tikus. Artinya produksi jagung ada persoalan.
Menurut Agatha, kondisi semacam ini seharusnya Pemprov Jatim bisa melakukan terobosan kebijakan, misal dengan kebijakan pemberian bansos non tunai, atau membeli produk pertanian dan peternakan dari petani dan peternak jatim untuk dijual di pasar murah.
“Jika kasus harga telur jatuh, harga lombok jatuh, ayam dan lain lain jatuh, tapi disisi lain rakyat miskin pun tak mampu membelinya meski murah karena tak adanya ketersediaan akses, maka sudah wajib hukumnya pemprov Jatim harus hadir disana,” tegasnya lagi.
Apalagi lanjut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini, jika menyoroti hasil IKP (Indeks Ketahanan Pangan) 2020 yang dirilis oleh Kementerian Pertanian, ternyata Provinsi Jawa Timur, sebagai lumbung pangan nasional menduduki peringkat ke-7 dari 34 Provinsi dengan indeks IKP 79.9. Jatim berada di posisi tujuh setelah Bali, Jateng, Sulsesl, DIY, Gorontalo, dan Kalsel.
Meski produksi berlimpah namun akses rakyat apalagi di tengah masa pendemi tak sama dengan tahun-tahun sebelum pendemi.”Ibarat tikus mati di lumbung padi,” ujarnya.
