“Kebijakan itu dibuat tak semudah seperti
membalikkan tangan tapi di DPRD Jatim kita harus berdebat dengan anggota yang lain dengan argumentatif dan mengedepankan solidaritas sesama umat muslim sehingga bisa disetujui bersama eksekutif,” ungkap anggota DPRD Jatim 4 periode ini.
Kebijakan Bosda Madin di Jatim itu juga sudah ditiru beberapa provinsi lain di Indonesia sehingga Jatim mendapat keberkahan karena kebijakan baiknya ditiru provinsi lain.
“Tapi dalam pelaksanaan harus diakui masih perlu untuk terus ditingkatkan, sehingga Jatim bisa menjadi pioneer provinsi yang memiliki pendidikan madin terbaik di Indonesia,” tegas ketua DPD Partai Gerindra Jatim ini.
Peningkatan yang diperlukan itu khususnya pada kualitas tenaga pendidik (ustadz/ustadzah) madrasah diniyah. Mengingat, kondisi saat ini terjadi degradasi sehingga mutu pendidikan madin tidak seperti jaman dulu.
“Jaman dulu itu para kiai mampu mengkawinkan agama dengan budaya, seperti tahlilan sehingga menjadi budaya masyarakat. Yang penting itu isinya bukan gedung atau fisiknya,” dalih Gus Sadad.
