Dikatakan Untari, Jatim yang dikenal sebagai progresif dalam membangun banyak urusan, menjadi terlambat di beberapa sektor diantaranya terlambat dalam penyerapan anggaran, terlambat penempatan pejabat yang menghambat semuanya roda perekonomian di Jatim.
“APBD yang seharusnya bisa sebagai pengungkit ekonomi melalui program program yang langsung di masyarakat tidak bisa terserap karena plt tidak berani mengeluarkan anggaran,” ungkapnya.
“Misal dana hibah yang diberikan olah APBD untuk program fisik yang akan menjadi program padat karya yang bisa menjadi pengungkit ekonomi di daerah juga belum banyak terealisasi,” ujarnya.
Untuk itu kata Untari dirinya mendorong agar gubernur secepatnya mengisi pejabat definitive di lingkungan OPD nya.
“Semuanya sudah lengkap. Ada tim pansel yang terdiri akademisi yang saat ini tinggal menjalankan saja. Gubernur tinggal perintah saja asal sesuai prosedur,” lanjutnya.
