“Makanya sekali lagi, hal ini berdampak pada proses pengisian beberapa jabatan yang kosong di OPD Pemerintahan Provinsi Jawa Timur,” sambungnya.
Diberitakan Adakabar.com sebelumnya bahwa tak kunjung terisinya sekitar 20 kepala OPD definitif di Pemprov Jatim, kata Freddy jelas berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah karena kewenangan Plt tak sebesar pejabat definitif.
“Pelayanan masyarakat memang masih bisa jalan sebagaimana mestinya walau OPD dipimpin seorang Plt. Tapi perencanaan, penganggaran hingga realisasi target program-program OPD, akan sulit tercapai. Karena Plt juga merangkap kepala OPD lain, sehingga pikirannya terpecah alias tidak fokus,” dalih Freddy.
Perlu diketahui, Khofifah Indar Parawansa menunjuk Heru Tjahjono sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim. Jabatan Plh Sekdaprov Jatim tersebut diberikan kepada Heru setelah dirinya dilantik menjadi pejabat fungsional analis kebijakan ahli utama.



