“Maka selama pejabatnya sementara cuti, atasan (Gubernur, red) memiliki hak untuk menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan, yaitu menunjuk pelaksana harian (sifatnya sementara),” beber doktor alumnus Unair ini.
Sedangkan, Plt, sambung Freddy, adalah pejabatnya yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif berhalangan tetap (pensiun/alih fungsi/meninggal dunia), maka atasan (Gubernur) memiliki hak untuk menunjuk Plt untuk melaksanakan tugasnya (menunggu proses pergantian pejabat definitif).
“Kewenangan Plh dan Plt penjelasannya ada pada SE Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2/SE/VII/2019,” terang dia.
Apakah dengan penunjukan Plh Sekdaprov Jatim tidak bertentangan dengan Hukum Administrasi Pemerintahan, Freddy menjawabnya dengan tegas. “Terjadi maladministrasi, cacat hukum,” tegasnya.



