Terkait vaksinasi untuk persyaratan administrasi, Wali Kota memiliki harapan besar agar semua orang bisa selamat. “Jadi sebenarnya ekonomi penting, keselamatan bersama juga penting karena jika kita pembiaran kita juga akan bersalah. Kami tentunya selaku Pemerintah Kota Tegal kita melaksanakan instruksi Pemerintah Pusat,” ungkap Wali Kota.
Disebutkan Wali Kota, landasan hukum pelaksanaan PPKM Darurat 2021 yang petama adalah Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019. Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah beberapa kali ubahan Insteruksi Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 wilayah Jawa dan Bali. Ketiga di provinsi Jawa Tengah juga ada Interuksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanggulangan Lonjakan Covid-19 di Jawa Tengah.
“Jadi kami disini sebagai pelaksana yang berkaitan dengan PPKM ini akan dilanjutkan apa tidak ini juga kita menunggu interuksi. Kalau interuksi adalah perintah. Tentunya teman-teman Aliansi Tegal Menggugat ini juga harus memahami posisi kami karena ini semuanya seragam seluruh Jawa dan Bali atau seluruh Indonesia yang mengikat aturan ini adalah Kepres. Ini adalah perintah dari Pak Presiden harapannya bisa menekan penularan Covid-19,” jelas Dedy Yon yang juga Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kota Tegal.
Bahkan Wali Kota membeberkan data terkait warga Kota Tegal yang meninggal akibat Covid-19 cukup tinggi dikisaran angka 6 persen. “Lebih tinggi dari angka nasional dan propinsi meskipun penderita Covid tidak terlalu tinggi tapi yang meninggal ini angkanya sangat tinggi. Hampir setiap harinya ada yang meninggal,” tutu Wali Kota.
