Juru Bicara Perwakilan Aliansi Mahasiswa Tegal dan Aliansi Tegal Menggugat, Tomi menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemkot Tegal terkait PPKM Darurat di Kota Tegal. Beberapa tuntutan dari perwakilan mahasiswa yakni menolak rencana perpanjangan PPKM Darurat, surat vaksinasi bukan syarat untuk administrasi sehingga mereka menuntut agar syarat vaksinasi sebagai persyaratan adminisasi itu dihapuskan. Kemudian meminta penyekatan jalan yang di berlakukan oleh Pemkot Tegal untuk dibuka, penerangan jalan umum tetap dinyalakan sampai malam hari, meningkatkan pelayanan dan penanganan medis di rumah sakit dan layanan kesehatan terutama di Kota Tegal bagi seluruh pasien yang membutuhkan pelayanan medis khsususnya warga Kota Tegal. Selain itu, agar Bansos PPKM segera dipercepat.
“Pemberlakuan jam operasional bagi pedagang malam bukan hanya sampai pukul 20.00 WIB tapi pukul 23.00 WIB dan menolak sikap arogansi aparat yang sudah melakukan tindakan represif ketika menegakkan aturan ini dengan melakukan tindakan sewenang-wenang,” tutur Tomi.
Dalam audiensi tersebut, dihadirkan perwakilan pedagang, Yuliani yang berbicara dari Pendopo Ki Gede Sebayu. Yuliani menyampaikan dirinya buka dagangan mulai pukul 16.00-00.00 WIB. “Namun karena ada PPKM kami merubah jadwal berdagang tapi kami tidak melayani pembeli,” ungkap Yuliani.
Menanggapi beberapa tuntutan perwakilan mahasiswa, Wali Kota menyatakan penanganan pandemi Covid-19 dilaksanakan secara nasional, provinsi maupun di Kota Tegal. “Dari Januari 2021 penularannya meningkat tajam. Makanya Pemerintah Pusat memberlakukan PPKM Darurat Jawa-Bali karena memang data Jawa-Bali ini yang terbanyak di seluruh Indonesia. Yang jelas di dalam penanganan pandemi ini ada tiga point yang tentunya harus kita jalankan. Pertama mengurangi mobilisasi masyarakat. Kedua adalah vaksinasi. Yang ketiga protokol kesehatan,” jelas Wali Kota.
