Joko menguraikan, di sektor keuangan, Pemkab Tegal terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengelolaan barang dan jasa pemerintah, termasuk penggunaan e-katalog. Sedangkan pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi, pihaknya juga terus melakukan pengawasan dan mengimplementasikan sistem merit yang salah satunya direpresentasikan lewat talent scouting untuk mencegah jual beli jabatan disamping mempercepat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
“Untuk mendukung upaya itu, kami pun mengoptimalkan partisipasi publik, pengawasan dari masyarakat yang kita fasilitasi lewat kanal pengaduan masyarakat, mulai dari SMS Lapor Bupati Tegal, aplikasi android Lapor Bupati Tegal, hingga media sosial sebagai sarana untuk menampung keluhan publik. Dan alhamdulillah, sejauh ini berjalan cukup efektif,” kata Joko.
Sementara itu, fokus agenda reformasi birokrasi saat ini lebih dititikberatkan pada sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran. Menurut Joko, meskipun sudah dinilai baik, pada proses pembahasan anggaran yang melibatkan unsur legislatif harus benar-benar bisa dikawal agar kebijakannya mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan, tidak transaksional, disamping terus memperkuat pengendalian internal pemerintah dengan meningkatkan kapabilitas APIP.
“Sisi lain yang juga kami fokuskan pembenahan dan perbaikannya adalah pada sektor managemen ASN yang dinilai masih kurang, disamping pendampingan dan pengawasan tata kelola dana desa yang didalamnya harus ada standarisasi belanja desa yang itu menjadi acuan perencanaan dan penganggaran APBDes,” imbuh Joko. (A. Subekhi)
