Namun, kata dia, harus ada campur tangan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
”Pendami ini memukul semua sektor dan wilayah, termasuk Surabaya, kita tahu Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi langsung menerapkan kebijakan tes antigen bagu pelintas Jembatan Surabaya, ini bagus. Namun kalau ini dibebankan semuanya kepada Surabaya, berat,” kata dia.
Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya, Agoeng Prasodjo menambahkan, campur tangan pemerintah provinsi maupun pusat, terutama dalam hal alokasi anggaran, SDM dan sarana prasarana untuk penanganan Covid-19 varian baru ini mutlak diperlukan.
Sebab, kata dia, semua daerah memang mengalami krisis keuangan. ”Kalau kontsentrasinya terus diarahkan ke penanganan Covid-19, maka sektor lain tidak akan tergarap. Ini berarti pembangunan, perkembangan ekonomi, dan perbaikan kualitas SDM tidak hanya stagnan, tapi mundur,” kata dia.
Agoeng yang juga Anggota Komisi C DPRD Surabaya ini mengatakan, agar penanganan lebih efektif, tes antigen semestinya tidak hanya dibebankan kepada Kota Surabaya saja.
Terutama saat orang-orang melintas memasuki Kota Pahlawan, namun kata dia, juga harus dilakukan tes antigen di semua daerah yang terkait dan berpotensi terjadi penyebaran virus corona varian baru,
