“ Insyaallah Pemprov. Jatim akan membantu memberikan informasi yang dibuthkan oleh Pansus DPR RI. Karena saat ini instansi dan Lembaga Akademis yang berkompeten dengan masalah Perundang-undangan serta masalah perekonomian dan hak Cipta atau HAKI sudah lengkap ada di ruangan ini,” tuturnya .
Semua informasi yang diinginkan nanti dapat diterima dan diakomodir dari penjelasan yang diberikan oleh Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi Unair serta dari teman – teman SKPD Prov. Jatim yang membidanginya.
Sementara itu SKPD yang dikunjungi yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Kanwil Kementrian Hukum dan HAM, Dekan Fakultas Ekonomi Unair, Dekan Fakultas Hukum Unair, Kamar Dagang dan Industri Daerah Jatim dan Asosiasi Perusahaan Indonesia ( APINDO) Jatim. (hms/cn01)
