“Tugas formatur adalah menyusun dan menentukan pengurus harian DPW, pimpinan Majelis Syariah DPW dan pimpinan Majelis Pertimbangan DPW, serta pimpinan Majelis Pakar DPW. Formatur diberi waktu 20 hari kerja setelah ditetapkan Muswil untuk menyusun dan mengusulkan pengesahan ke DPP PPP, ” beber Musyaffa.
Ditegaskan Musyaffa, anggota formatur yang terpilih ini merupakan bukti aspirasi dari arus bawah. Apalagi kedaulatan Muswil itu ada di tangan peserta. “Memang DPP punya kehendak yang berbeda. Ini secara otomatis kalau diskresi dikeluarkan, itu sama saja saya yang terpilih sebagai ketua (DPW),” dalihnya.
Ia berharap kepada DPP PPP agar diskresi itu harus ditinjau kembali. Sebab dalam demokrasi itu selalu ada kompromi (pilhan). Apalagi diskresi itu sudah menjadi peraturan organisasi dari DPP dan dilegal formalkan melalui Rapimnas.
“Masak diskresi dibatalkan melalui Surat Edaran (SE). Itu mungkin akan menjadi perdebatan dalam forum rapat formatur. Nanti kita bicarakan itu, saya yakin pasti akan ada titik temunya, ” pungkas ketua FPPP DPRD Jatim. (Caa)
