“Jadi data usulan desa yang diimpor tersebut belum ada SPTJM-nya, belum ada pengesahan dari Bupati Tegal. Tiba-tiba saja datanya sudah masuk ke data salur BST Kemensos,” ungkapnya.
Sebelumnya, pihaknya mendapat laporan anomali data tersebut dari sejumlah warga yang menerima surat undangan pengambilan BST, sementara mereka merasa tidak berhak karena status kepegawaiannya di pemerintahan. Menindaklanjuti itu, Nurhayati pun segera berkoordinasi dengan Pusdatin Kesejahteraan Sosial di Kemensos untuk mendapatkan data penerima BST dan menyurati Kepala Kantor PT. Pos Indonesia Tegal agar melakukan penghentian penerimaan BST kepada kelompok penerima salah sasaran dan menghapusnya dari daftar penerima manfaat.
“Pantauan sementara kami, proses pencairan hari ini, Senin (10/05/2021) tidak ada penerima BST yang statusnya pegawai atau lainnya yang memang tidak berhak. Ini berkat kerjasama yang baik antara kepala desa, ketua RT dan RW serta petugas dari Kantor Pos dalam memberikan pemahaman kepada penerima BST yang memang tidak berhak dan mereka pun bisa menerimanya. Adapun sisa salur dana BST tersebut akan kembali ke kas negara,” pungkasnya. (A. Subekhi)



