Lebih aneh lagi, lanjut Mathur beberapa bulan kemudian Diknas Jatim mau membangun dua kelas untuk SMKN Tanjung Bumi tanpa terlebih dulu ada pengadaan lahan karena dibangun di lahan milik SMAN 1 Tanjung Bumi.
“Ini jelas akal-akalan dan seenaknya merubah anggaran. Apalagi lokasi itu tidak sesuai dengan harapan bisa menampung anak didik yang tinggal di perbataan Bangkalan dan Sampang sehingga bisa jadi solusi sistem zonasi PPDB,” dalih Mathur.
Ia pun pesimis persoalan PPDB tahun 2021 di Jatim akan terurai lantaran kebijakan dari Pemprov Jatim terhadap upaya pemertaan sekolah kurang punya greget. (Caa)
