Dikatakan oleh Bayu,seharusnya pemerintah sebelum memberlakukan kebijakan tersebut harusnya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.”Jangan lalu tiba-tiba memberlakukan keputusan tersebut. Para ASN tersebut banyak yang tak tahu adanya rencana tersebut,”sambung politisi asal Partai Demokrat ini.
Diungkapkan oleh Bayu,jika diberlakukan pemangkasan tersebut,maka dasar pimpinan untuk menaikkan pangkat ASN berdasarkan angka kredit. “Ini jelas tak etis kalau berdasar angka kredit layaknya membeli kartu member,”jelasnya.
Dewan sendiri, lanjut Bayu,akan datang ke Kementerian PAN RB dan Kemendagri untuk mempertanyakan soal pemangkasan eselon tersebut. “kami akan terus memperjuangkan aspirasi ASN di Jatim yang resah. Kami undang semua agar termasuk nantinya akan menggelar FGD untuk membahasnya,”jelasnya.
