Selain harus menyediakan dan mendistribusikan 4,5 juta blanko e-KTP, menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, pihaknya juga harus menyediakan per tahun 3 juta untuk yang KTP lajang ke menikah, dari remaja ke dewasa, yang rusak, yang pindah alamat. Selain itu, saat ini juga sedang dilakukan tender untuk pemeliharaan server yang sebelumnya dipegang oleh perusahaan Amerika Serikat, dan akan dicarikan perusahaan lain.
“Saya kira untuk Maret sudah kita kirim ke Jakarta lebih kurang 200 ribu yang belum punya e-KTP. Kemudian, yang April untuk luar daerah. Ya mudah-mudahan yang 4,5 juta ini, yang tertunda, kami mohon maaf, karena permasalahan yang kompleks,” kata Tjahjo.
