Menurut Mendagri, pengadaan 7 juta blanko e-KTP itu dimenangkan oleh perusahaan dalam negeri, dan sampai sekarang sudah 96,54% dari catatan 4,5 juta yang sudah mendaftar data induk, tapi masih ada yang dobel-dobel. “Masih ada sekitar 3 juta. Jadi, target kami tahun ini selesai,” ujarnya.
Mendagri meminta maaf atas permasalahan keterlambatan pencetakan e-KTP itu karena hampir 100 pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam 1,5 tahun ini harus bolak-balik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait pemeriksaan kasus korupsi e-KTP. Sehingga, secara psikis terganggu, ya, tapi secara optimalisasi bisa tercapai dengan baik.
