Selanjutnya Daniel menambahkan, untuk pembahasan terkait implementasi dan implikasi UU Omnibus law atau Cipta Kerja ini Bapem Perda juga akan melakukan kajian – kajian tematik terlebih dahulu. Terutama terkait perijinan ini dimana kewenangan yang diambil pusat dan mana yang diambil daerah, sehingga pihak Bapem Perda bisa mengusulkan hal-hal yang konstruktif ke pemerintah pusat. “Prinsipnya kami di daerah akan mempermudah masuknya investasi ke Jatim bukan menghambat investasi,namun semua didasari komitmen untuk keseimbangan aspek sosial dan lingkungan menjadi peetimbangan utama juga bukan hanya kepentingan ekonomi” . Sebaliknya dengan adanya UU Omnibus Law agar di daerah jangan ada lagi “raja – raja kecil”, sebagaimana dikeluhkan, tapi kita tetap harus melakukan sharing yang adil dan proporsional dengan pemerintah pusat,”tegas Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim
Kemudian untuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pihaknya meminta agar Gubernur Jatim untuk melakukan penambahan SDM di biro Hukum Provinsi Jatim. “Saat rapat dengan Bapem Perda dengan biro Hukum,keluhan soal keterbatasan SDM juga kerap muncul sehingga perlu solusi memandang meningkatnya beban tugas”pungkas Daniel Politisi asal Dapil Malang Raya ini. (Caa)
