Ia juga menyampaikan, terkait Undang – undang Omnibus Law atau UU Cipta Kerja Bapem Perda akan melakukan pembahasan UU tersebut. Dalam pembahasan UU tersebut, Bapem Perda akan mempertimbangkan kepentingan masyarakat,kewenangan daerah dan juga potensi UU Cipta Kerja tersebut yang mereduksi kewenangan daerah. Artinya di era otonomi ini seharusnya daerah diberikan kewenangan lebih untuk kepentingan peningkatan PAD bagi daerah.
Dimana pihaknya saat kunjungan di salah satu UPT di Provinsi Jatim terkait perijinan yang sebelumnya menjadi sumber PAD bagi Jatim diambil oleh pemerintah pusat. “Untuk mengatisipasi ini tidak terulang lagi pihaknya meminta agar biro hukum melakukan koordinasi dengan OPD terkait agar potensi PAD bagi Jatim bisa dipertahankan dan tidak diambil pusat,”paparnya Daniel Rohi politisi asal Fraksi PDI Perjuangan Jatim.
“Semangat UU Cipta Kerja sejatinya memberikan kewenangan lebih kepada daerah sebagai implementasi otonomi daerah. Dimana ujung – ujungnya adalah untuk membuat kesejahteraan bagi masyarakat di Jatim.
