“Tentunya ini adalah proses yang panjang, dari mulai pembenahan sisi internal kelembagaan, proses bisnis hingga pemasaran peluang investasi Kabupaten Tegal ke luar. Salah satunya kita memanfaatkan Central Java Invesment Bussiness Forum yang difasilitasi DPMPTS Provinsi Jawa Tengah yang kemudian kita replikasi dengan menyelenggarakan Slawi Invesment Bussiness Forum (SIBF) akhir tahun 2019 lalu,” kata Umi.
Tapi itu saja tidak cukup. Ada faktor lain yang mempengaruhi masuknya investasi, yaitu upah minimum kabupaten yang bersaing dan kondusifitas wilayah. Keduanya, menurut Umi menjadi pertimbangan penting investor disamping ketersediaan sumber daya manusia sebagai faktor produksi. Umi mengatakan, sebagai tuan rumah yang baik maka kenyamanan investor juga harus diperhatikan. Bahkan untuk menjamin itu, Umi mengawal langsung rencana investasi yang akan masuk, terutama investasi berskala besar dan bernilai strategis menciptakan lapangan kerja seperti industri padat karya.
“Di sini, kami membuka diri, menampung setiap keluhan pelaku usaha yang terkendala prosesnya di lapangan. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan aturan atau kebijakan seperti rencana tata ruang wilayah maka akan saya kawal sampai selesai. Saya pastikan pula tidak ada pungli. Tapi semisal ada yang sudah kita peringatkan karena prosesnya keliru atau ada yang dilanggar dan tetap membandel, maka secepatnya saya tertibkan,” tegasnya. (Dasuki )
