Menurutnya, laporan ke pusat seharusnya meliputi dua hal yakni realisasi anggaran dan realisasi proyek. Karena sebagian kontraktor yang mempunyai pinjaman di bank banyak yang mengambil pembayaran hanya satu termin di akhir tahun. “Penyerapan anggaran tahun 2015, jauh lebih baik dibandingkan penyerapan tahun 2014 sebesar 56,24 persen. Walaupun total anggaran tahun 2014 lebih kecil dengan nominal Rp. 20,54 trilyun,” ungkap Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.
Sementara itu, menururt Soekarwo realisasi APBN se Jatim baru mencapai 44,09 persen. Dari total anggaran APBN sebesar Rp. 44,853 trilyun baru terserap Rp. 19,773 trilyun. Bahkan ada sebagian belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial yang diblokir jumlahnya Rp. 1,1 trilyun. Hal ini disebabkan adanya kekurangan persyaratan administrasi yang belum dipenuhi oleh satuan kerja (satker), atau adanya kebijakan dari pusat. “Sektor/menterinya melakukan cek kepada satker terkait anggaran yang sudah diberikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa penyerapan yang rendah justru pada APBN bukan APBD nya,” jelasnya.
Ia menambahkan, realisasi APBN se Jatim per kewenangan terdiri dari kantor pusat sebesar Rp 6,6 trilyun, kantor daerah Rp. 27,577 trilyun, dekonsentrasi sebesar Rp. 190 milyar, tugas pembantuan sebesar Rp. 847,053 milyar, dan urusan bersama Rp. 5,7 milyar. “Khusus untuk urusan bersama sebenarnya SKPD nya justru menunggu kebijakan dari pusat,” imbuhnya.
Lebih lanjut disampaikan, realisasi APBD Kabupaten/Kota di Jatim sampai dengan 15 September 2015 rata-rata mencapai 47,90 persen. Dicontohkan Kab. Jombang penyerapannya tertinggi sebesar 57,67 persen, Kota Surabaya 48,29 persen, dan penyerapan yang terendah yakni Kab. Sampang sebesar 36 persen. “Penyerapan kecil ini juga disebabkan karena adanya proses lelang terbuka yang menghasilkan pemenang dengan penawaran terendah sehingga diperoleh sisa (Silpa),” terangnya.
