“Kita sidak ini menjawab permintaan kabupaten Sampang terkait pemindahan terminal tersebut. Namun saat ke lapangan pemkab yaitu Dishub komisi belum mendapatkan kajian yang konprehensif terkait perkembangan terminal di desa aeng sareh tersebut,”ujarnya.
Lebih lanjut, Pemkab Sampang hanya menunjukkan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan gedung terminal sampang telah di terbitkan Keputusan Gubernur tgl 4-11-2014, sesuai UU nomer 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum pasal 24 di batasi 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. “Apabila pihak pemkab Sampang bisa menunjukkan pembaruan atau kajiannya maka pihak komisi D siap kembali diskusi di DPRD Jatim kemudian komisi D siap menyampaikan kajian tersebut ke Gubernur Jatim,”paparnya.
Sementara itu Anggota Komisi D lainnya, Hidayat mengatakan pihaknya mendukung adanya pemindahan tersebut. Namun pihaknya meminta kepada pimpinan komisi D untuk segera mengingatkan kepada Gubernur Jatim untuk segera menurunkan surat tersebut melalui Dishub Jatim.
