Sementara itu lewat akun pribadinya Ketum Demokrat AHY menyampaikan bahwa Demokrat menilai Omnybus Law sangat tidak layak untuk disahkan, alasannya.
RUU ini tidak memiliki kedaruratan untuk dibahas di tengah pandemi Covid-19. AHY menjelaskan sejak awal fraksinya menolak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi virus corona dan menyarankan agar pemerintah serta DPR fokus pada penanggulangan pandemi.
“Prioritas utama negara harus berorientasi pada upaya menangani pandemi, khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus rantai penyebaran Covid-19, dan memulihkan ekonomi rakyat,” tulis AHY melalui akun Twitternya, Ahad, 4 Oktober 2020.
Seperti diketahui Rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja untuk disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna.
Dalam rapat tersebut sebanyak tujuh fraksi setuju sedang dua fraksi menyatakan menolak RUU ini yaitu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. (Caa)
