Akibat Pandemi Covid 19, banyak pekerja yang kehilangan penghasilan karena dirumahkan dan diPHK.
Di Sidoarjo kata Judha sekitar 15 ribu karyawan di rumahkan, dan 5000 lainnya terkena PHK.
Judha berharap sikap Demokrat akan juga ditularkan pada partai lain, agar UU ini tidak jadi ditetapkan, “Jika benar memikirkan dan membela nasib pekerja maka harusnya ini bisa diikuti oleh partai lain. Karenanya kami berharap Demokrat berjuang untuk mengajak partai lain, agar menolak Undang Undang yang merugikan pekerja ini agar saat paripurna nanti UU ini tidak jadi di sahkan,” harapnya.
Menurut Judha, jangan berdalih investasi lalu merasa seolah ini sesuatu yang benar, sebab kenyataannya malah banyak pekerja lokal yang tersingkir, “Seperti yang terjadi di beberapa tempat di luar Jawa, banyak investor yang datang sekaligus membawa tenaga kerja asing. Akibatnya pekerja lokal kehilangan kesempatan bekerja. Ini sangat merugikan kami,” ungkapnya khawatir.
Kabarnya, mulai 6 – 9 Oktober para pekerja akan melakukan aksi demo besar besaran dan juga melakukan aksi mogok kerja secara serentak, “Kami sangat berharap terutama pada klaster ketenagakerjaan. Kami meminta agar UU Cipta Kerja di tarik dari Omnybus Law. Tapi secara keseluruhan ya Tolak Omnybus Law,” tandasnya.
