Kendati demikian, pihaknya akan berupaya keras agar RAPBD Jatim tahun anggaran 2021 bisa disahkan paling lambat pada Desember 2020. “Tujuannya, supaya Pemprov Jatim bisa mendapatkan reward dari pemerintah pusat karena mampu menyelesaikan APBD Jatim tepat waktu,” harapnya.
Sementara menyangkut keterkaitan RAPBD Jatim 2021 dengan realitas persoalan yang sedang dan akan dihadapi Jatim, Kusnadi berharap pada pos belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung difokuskan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
“Kami berharap pos belanja langsung nilainya bisa lebih besar sehingga bisa menjadi stimulus pemulihan ekonomi Jatim, akibat Covid-19,” pinta Kusnadi. (Caa)
